Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Berburu Buku Sampai Mancanegara

Berburu Buku Sampai Mancanegara – Kami rangkum dari berbagai sumber, Romli Atmasasmita adalah seorang aktifis di Lembaga Pengkajian Independen Kebijakan Publik (LPIKP) yang memiliki minat cukup tinggi untuk mencari dan membaca buku yang bertemakan hukum, politik, dan ekonomi.

Berburu Buku Sampai Mancanegara

Berburu Buku Sampai Mancanegara

Karena keinginannya yang cukup besar untuk bisa mempunyai pemahaman yang benar terhadap segala sesuatu erat terkaita dengan bidang hukum. Pria kelahiran Cianjur, Jawa Barat, pada tahun 1944 ini dikenal juga sebagai direktur pada sebuah perusahaan besar yang mempunyai koleksi ratusan buku di kediamannya, Kota Wisata, Cibubur.

Meskipun mengaku jarang memiliki budget khusus untuk membeli buku, bapak lima anak ini sangat pandai mengatur waktu luang dan selalu menyempatkan buat membeli buku – buku favorit di toko – toko buku di Cibubur bahkan hingga mancanegara. Kadang – kadang saat secara kebetulan beliau berada di luar negeri, membeli buku menjadi agendanya dan penting untuk diwujudkan. Romli suka berselancar melalui internet untuk membeli beberapa buku secara online dari mancanegara.

“Untuk mendapat buku terbaru, cara yang tepat tentu melalui internet. Kalau harus menunggu sampai di sini, tentu butuh waktu lama, 3 – 6 bulan. Soal bujet tidak ada, tapi bagi saya buku itu sudah seperti kebutuhan,” ungkap Romli Atmasasmita di Jakarta, belum lama ini.

Mantan Dirjen Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan HAM (2000 – 2002) dan Kepala Badan Hukum Nasional Departemen Kehakiman dan HAM (2002 – 2004) ini menjelaskan lebih lanjut bahwa kegemaran membaca sudah ia jalani sejak masih belajar di SMA, awalnya ia membaca berbagai buku dengan beragam tema. Kini, kegiatan membaca terus dilakukannya terutama buat mengisi waktu luang untuk buku – buku bertema berat seperti hukum, politik, dan ekonomi. Ketika di mobil dan jalanan sedang macet, atau bahkan sedang di pesawat saat akan bepergian.

 “Membaca itu bukan hanya untuk menambah atau memperluas wawasan, tapi juga membantu kita agar tidak keliru ketika menyatakan suatu pendapat atau pernyataan. Karena, kita paham dengan apa yang disampaikan,” tutur Romli.

Solusi Bagi Pemerintah

Romli yang menyandang master of laws dari University of California, Berkeley, kini mempunyai banyak aktivitas, selain mengajar dan menjadi konsultan, ia juga aktif sebagai direrektur LPIKP. Lembaga tersebut didirikan secara sah berdasarkan aras akta notaris Grace Supena Sundah, SH, No. 10 tertanggal 26 Agustus 2013 di Jakarta.

Lembaga di atas didirikan berdasarkan atas pertimbangan historis, sosiologis, dan politik berkaitan dengan proses pengambilan kebijakan nasional dan implementasinya sekitar 65 tahun lebih berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). LPIKP arahan Romli aktif bergerak dan berharap kemampuannya di bidang hukum akan bermanfaat nyata bagi masyarakat. “LPIKP merupakan lembaga think – tank nirlaba yang mempunyai kepedulian turut menyumbangkan pemikiran pada upaya pemerintah untuk mewujudkan pendiri NKRI dan sekaligus amanat UUD 1945 sebagaimana dituntut Pasal 33 dan Pasal 28A dari UUD 1945. Jadi, kami berusaha memberikan solusi bagi pemerintah,” kata Romli.

Pengurus dan anggota LPIKP di atas terdiri atas sejumlah guru besar dari berbagai universitas ternama di Indonesia, yakni TB Ronny Nitibaskara, Azwar Maas, Maria SW Sumardjono, dan pakar hokum lainnya, politik, dan ekonomi di dalamnya. LPIKP telah banyak melakukan sejumlah kegiatan, seperti riset, sosialisasi, dan pelatihan, selain simposium, seminar, lokakarya, jurnal dan publikasi, penyusunan buku putih, serta diskusi kelompok (focus group discussion / FGD).

Salah satu FGD yang digelar baru – baru ini adalah bertema “Kedaulatan Pangan : Memperkuat Kemandirian dalam Pembangunan di Era Globalisasi”. “Kedaulatan pangan (food souvereignty) mutlak diwujudkan NKRI. Kedaulatan pangan bagi 99 persen dari 250 juta penduduk Indonesia merupakan keniscayaan yang tak terbantahkan karena sudah diamanatkan dalam UUD 1945,” tegasnya.

Semoga bermanfaat !

Baca Juga : Syarat Pembentukan Partai

Updated: 4 Mei 2019 — 8:00 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Ilmu Pengetahuan © 2018
error: Content is protected !!