Oops! It appears that you have disabled your Javascript. In order for you to see this page as it is meant to appear, we ask that you please re-enable your Javascript!

Pengertian dan Jenis – Jenis Lembaga Peradilan Indonesia

Pengertian dan Jenis – Jenis Lembaga Peradilan Indonesia – Negara Indonesia memiliki dasar hukum yang kuat, yakni adalah UUD 1945 yang dibentuk atas Idiologi negara ini yaitu adalah Pancasila, dan seperti yang kita ketahui dengan dasar hukum dan idiologi tersebut maka Indonesia dikenal sebagai negara hukum, dengan adanya hukum tersebut yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, kesejahteraan, ketenteraman dari seluruh elemen masyarakat yang menjadi Warga Negara Indonesia.

Sekarang pertanyaannya adalah siapa yang bertugas untuk menegakan hukum di Indonesia ? yaitu adalah lembaga – lembaga yang telah dibentuk oleh pemerintahan dan diberikan wewenang untuk menjalankan hukum tersebut, dari sekian lembaga, pada article ini akan membahas mengenai Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi yang menjadi puncak dari lembaga peradilan di Indonesia.

Apabila dikaji lebih lanjut, pengertian lembaga peradilan merupakan alat perlengkapan negara yang bertugas menegakan hukum yang ada di Indonesia, karena sebegitu pentingnya hukum di Indonesia, maka muncul macam – macam lembaga peradilan dalam membantu pemerintah mewujudkan negara yang adil, damai dan sejahtera. Tugas inti dari lembaga peradilan ini adalah melakukan pengadilan, penyelesaian perkara, memeriksa perkara dan menyelidiki perkara.

Adapun kekuasaan kehakiman yang telah diatur dalam Undang – Undang dasar 1945 pasal 24 ayat 2

“ Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, linkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”.

Maka dari itu sangat jelas bahwa puncak peradilan di Indonesia adalah Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi seperti yang sudah dijelaskan diatas, dan pada pasal tersebut sudah disebutkan juga jenis peradilan yang ada dibawah Mahkamah agung, maka dari itu untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan singkat mengenai lembaga – lembaga peradilan tersebut:

  • Peradilan Umum

Pada peradilan umum adalah tempat dimana rakyat secara umum bisa mendapatkan keadilan, mengenai peradilan umum ini dapat dilihat lebih lanjut pada UU Nomor 49 Tahun 2009 yang mana merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 2 Tahun 1986. Pada peradilan umum sendiri terdapat dua jenis lembaga peradilan, yaitu adalah pengadilan negri dan pengadilan tinggi. Kedua jenis pengadilan ini berfungsi untuk mengadili masyarakat yang melanggar hukum baik di bidang perdata maupun pidana, perbedaanya dari segi penempatannya dan juga tindak lanjut (apabila proses peradilan dirasa tidak cukup pada tingkat pengadilan negri, maka masyarakat dapat meminta naik banding di pengadilan tinggi).

  • Peradilan Khusus

Peradilan khusus merupakan peradilan yang mengurus permasalahan – permasalahan khusus yang membutuhkan keahlian khusus dari para pengadil agar dapat memberikan keadilan yang sesuai dengan ketetapan negara, adapaun tiga jenis pengadilan pada peradilan khusus ini, yang pertama adalah pengadilan agama yang diatur dalam UU No 7 Tahun 1989, pengadilan ini mengatur kepentingan masyarakat Indonesia yang beragama Muslim dan pada bidang perkawinan, hibah, wasiat, warisan, wakaf, perceraian, dan sedekah. Pengadilan kedua adalah Tata Usaha Negara (PTUN), yang diatur dalam UU No. 9 tahun 2004 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1991, tugas pengadilan ini anatara lain adalah memenyelesaikan permasalahan terkait permasalahan ekonomi seperti merek dagang, pajak,dll, kemudian permasalahaan mengenai status seseorang seperti pemecatan, dan kepegawaian, selanjutnya adalah permasalahan HAM yang berkaitan dengan penangkapan dan pencabutan hak milik, dan yang terakhir adalah permasalahan social yang berkaitan dengan perizinan.

Kemudian ada Pengadian Tipikor yang merupakan pengadilan yang dari kasus terkait tindak pidana korupsi di Indonesia yang diatur pada pasal 53 UU No. 30 Tahun 2002 mengenai Lembaga Antirasuah yakni Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden No. 59 Tahun 2004.

Ketiga, adalah Pengadilan HAM yang diatur dalam UU No. 26 Tahun 2000, permasalahan HAM yang diadili pada pengadilan ini adalah permasalahan yang berat seperti genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Keempat adalah Pengadilan Militer, yang mana berfungsi untuk mengadili para penegak hukum di lingkungan angkatan bersenjata yaitu TNI yang diatur dalam Undang – Undang Nomor 31 Tahun 1997, dan ada empat tingkatan pada pengadilan ini, yaitu pengadilan militer, pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama dan pengadilan militer pertempuran.

Updated: 7 Februari 2019 — 8:32 am

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Ilmu Pengetahuan © 2018
error: Content is protected !!