Pengertian dan Tugas Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif

Pengertian dan Tugas Lembaga Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif – Negara kita, Indonesia, merupakan negara republik berlandaskan sistem demokrasi terpimpin dalam  sistem pemerintahannya.

Terdapat beberapa lembaga pemerintahan yang bertugas untuk mengatur negara dikepalai oleh seorang presiden.

Pemilihan sistem pemerintahan di Indonesia telah memakai sistem pemilihan umum atau pemilu, dimana warga negara Indonesia dapat memberikan hak suara mereka untuk memilih wakil rakyat yang akan membangun negara kita tercinta nantinya.

Artikel kali ini akan membahas seputar pengertian dan tugas dari lembaga legislatif, eksekutif dan yudikatif yang mempunyai peran besar dalam sistem pemerintahan Indonesia.

Baca Juga : Pengertian Dan Perbedaan Pemerintah, Pemerintahan Dan Ilmu Pemerintahan

Semoga penjelasan di bawah ini dapat menambah informasi pembaca sekalian, ya!

PENGERTIAN

Sistem pemerintahan di Indonesia mengacu pada Undang-Undang Dasar 1945, dimana sistem pemerintah dibagi menjadi beberapa lembaga, yaitu legislatif, eksekutif serta yudikatif.

Masing-masing bagian mendapat porsi yang sama dalam sistem pemerintahan sehingga tercipta keseimbangan dan keselarasan, sesuai dengan prinsip trias politika, yaitu pembagian sistem pemerintahan dalam tiga kelompok yang kedudukannya sejajar.

Secara garis besar, lembaga legislatif memiliki tugas untuk membuat ataupun merevisi Undang-Undang negara, yakni DPR (Dewan Perwakilan Rakyat).

Kemudian, lembaga eksekutif memiliki peran untuk melaksanakan dan menerapkan Undang-Undang yang telah dibentuk, yakni Presiden dan Wakil Presiden beserta menteri-menteri.

Lembaga yudikatif memiliki tugas menegakkan, melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang yang ada, yaitu Mahkamah Agung (MA) serta Mahkamah Konstitusi (MK).

Lembaga Legislatif

Seperti penjelasan sebelumnya, lembaga ini berperan untuk merumuskan dan menciptakan Undang-Undang negara serta menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan juga mengawasi lembaga lainnya dalam menjalankan dan menerapkan Undang-Undang yang ada. Lembaga legislatif meliputi DPR, MPR  DPD dan BPK.

Lembaga-lembaga tersebut memiliki beberapa kewenangan yang berbeda antara yang satu dengan yang lain, antara lain:

  • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR)
  1. Mengubah serta menetapkan Undang-Undang Dasar
  2. Melantik Presiden dan Wakil Presiden yang terpilih
  3. dll
  • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
  1. Merumuskan dan membuat Undang-Undang Dasar
  2. Membahas RAPBN bersama Presiden RI
  3. Memiliki fungsi legislasi, pengawasan dan anggaran
  4. Memiliki hak angket, imunitas, interpelasi, mengajukan dan menyampaikan pendapat dan mengajukan usulan RUU
  • Dewan Perwakilan Daerah (DPD)
  1. Mengajukan usulan
  2. Mengawasi pelaksanaan beberapa Undang-Undang Dasar tertentu
  3. Lembaga Eksekutif

Lembaga yang satu ini memiliki tugas sebagai pelaksana atau disebut eksekutor atas Undang-Undang Dasar yang telah dirumuskan oleh lembaga legislatif. Lembaga eksekutif tersusun atas Presiden dan Wakil Presiden.

Presiden sendiri mempunyai kekuasaan khusus untuk menjalankan roda pemerintahan serta mempunyai kedudukan sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara.

Seorang Presiden memiliki hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang atau RUU ke DPR serta membuat peraturan pemerintah.

Di wilayah lebih kecil, lembaga eksekutif dipegang oleh Bupati, Walikota dan Gubernur.

Wewenang, hak dan kewajiban dari seorang Presiden ialah:

  • Menetapkan peraturan pemerintah
  • Mengangkat, merubah dan memberhentikan menteri-menterei
  • Berkuasa atas pemerintahan berdasar pada UUD

Lembaga Yudikatif

Lembaga ini dapat dikatakan sebagai lembaga pengawal atau pemantau dari jalannya sistem pemerintahan Indonesia dengan berlandaskan pada hukum.

Lembaga yudikatif antara lain Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung.

Pengadilan tertinggi di Indonesia ialah Pengadilan Tata Usaha dan Negara atau PTUN yang memiliki peran untuk menyelesaikan perihal sengketa tanah, sertifikasi dan lain-lain.

Dalam UUD 1945 Pasal 24 dituliskan beberapa kekuasaan kehakiman beserta tugas dan kekuasaan masing-masing lembaga, antara lain:

  • Komisi Yudisial (KY)
  • Mahkamah Konstitusi (MK)
  • Mahkamah Agung (MA)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Informasi Ilmu Pengetahuan © 2018